Permohonanpeninjauan kembali a qua diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: - Bahwa pada tanggal . Jurusita Pengganti Pengadilan negeri Bandung telah. memberitahukan dengan resmi kepada Kuasa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. tentang isi putusan Mahkamah Agung RI (judex juris) No. K/Pdt.Sus/ , tertanggal. .;
Putusanpeninjauan kembali perkara pidana AK ini kemudian diajukan oleh GG sebagai novum dalam peninjauan kembali kasus perdata. Dalam peninjauan kembali perkara perdata yang diajukan GG, majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa Putusan Nomor 104PK/Pid. Sus/2015 merupakan novum yang menentukan sehingga majelis hakim peninjauan kembali
KualifikasiPelaksana 1. S1 - Hukum 2. S1 - Hukum Islam 3. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Formulir Check List 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3.
ContohSurat Kuasa Khusus Peninjauan Kembali Perkara from memori banding (perkara perdata) 214. Selain mengajukan permohonan banding, pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan memori banding atas putusan hakim tingkat pertama. ProsedurPengajuan Peninjauan Kembali; Syarat Mengajukan Perkara; Pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan
PutusanPengadilan Tinggi Samarinda. No. /Pdt/2011./PT DKI, tertanggal 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal . 2011 Dalam Perkara Perdata Antara (Nama) Pemohon Peninjauan Kembali semua Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat Asal Lawan (Nama) Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal.
1a. Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana;
menyampaikanmemori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama. Pasal 8 (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, ASN atau calon ASN, Kepala Desa Sementara jangka waktu mengajukan memori kasasi adalah 14 (empat belas hari) setelah menyatakan kasasi (Pasal 248 ayat 1 KUHAP). Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan kasasi gugur (Pasal 248 ayat 4 KUHAP) Sebut Kasusnya Perdata, Bos First Travel Ajukan PK. .
  • 394hx505ib.pages.dev/296
  • 394hx505ib.pages.dev/396
  • 394hx505ib.pages.dev/295
  • 394hx505ib.pages.dev/208
  • 394hx505ib.pages.dev/11
  • 394hx505ib.pages.dev/397
  • 394hx505ib.pages.dev/209
  • 394hx505ib.pages.dev/215

    • contoh memori peninjauan kembali perdata